Satu Lagi BUMN Kita Terancam di Kelola Pihak Swasta Asing

Sungguh sangat disayangkan pernyataan menteri BUMN Erick Thohir yang menyatakan bahwa PLN tidak perlu kelola pembangkit dan agar swasta saja yg mengelolanya (dalam hal ini tentu saja swasta asing, karena swasta Nasional hanya dipinjam namanya saja)

Lagi dan lagi issue akan di jualnya BUMN kita ke pihak asing berhembus, setelah ada pernyataan dari menteri BUMN tidak perlu pembangkit listrik dan menyerahkannya ke pihak swasta dengan alasan sudah pusing. Kalau alasannya pusing dari dulu pun BK Dkk itu juga pusing, tapi apakah mereka menyerah dan mau menyerahkannya pada swasta? Kan tidak. Karena di dorong semangat kemerdekaan dan jiwa nasionalisme yang tinggi, seberat apapun pasti akan dihadapi dan tidak akan menyerah pada kekuatan Kapitalis/Liberal yg di anut penjajah.

Alih-alih teriak paling pancasila NKRI harga mati tapi mempertahankan BUMN  saja tidak bisa, apakah solusinya harus seperti itu terus menerus dengan menjual atau menyerahkannya pada swasta?

Dengan kondisi seperti itu PLN sekarang  kembali terancam di kuasai oleh pihak asing entah itu Barat ataupun China.

Bila  sang menteri ngotot dengan pernyataannya itu maka seharusnya pancasila dan UUD 1945 dibubarkan dulu, dan diganti menjadi negara Liberal karena sudah tidak sesuai dengan konstitusi dan keputusan MK yang seharusnya sudah mutlak dan tidak bisa di rubah atau di ganggu gugat. Dan apabila menteri  BUMN tidak mau mencabut pernyataannya itu maka akan ada gugatan CLASS ACTION, atau mungkin akan ada tindakan lanjut ke Proses “Impeacment” di DPR/MPR. Karena semua ini merupakan Pelanggaran Konstitusi Rezim Jokowi.

Apakah belum cukup BUMN kita banyak yang sudah dijual dan dikuasai pihak asing dan aseng, masih ingat taun 2003 Indosat, Kapal Tanker dan pabrik semen dijual ke singapore dan yang masih hangat adalah dijualnya PT. Krakatau Steel pada 10 November 2010. Masih banyak lagi BUMN kita yang jatuh ke pihak swasta atau asing hingga tahun 2020 ini. Apakah ada dampak positifnya kepada rakyat atau pemerintahan, atau hanya membuat rakyat dan pemerintahan kita tambah miskin, tidak bisa bersaing dan akan terjadi krisis keuangan negara.